Arsip Tag: Penegakan Disiplin dan Kode Etik Parlemen

Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (3-Tamat)

Pada Bagian Penjelasan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dikatakan bahwa dalam rangka penguatan dan pengefektifan kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat penambahan, pengubahan penamaan (nomenklatur), dan penghapusan alat kelengkapan dalam rangka mendukung fungsi serta tugas dan wewenang kelembagaan tersebut. Silakan download format File Pdf UU yang telah disahkan DPR-RI pada 3 Agustus 2009 tersebut (klik sini). Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemilu 2009 | Tag , , , , | 1 Komentar

Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (Bagian 2)

Keenam, Syarat Pembentukan Fraksi di DPR-RI. Dalam UU ini syarat pembentukan fraksi di DPR-RI didasarkan pada partai politik yang memenuhi parliamentary treshold 2,5 persen, dapat membentuk fraksi. Dengan demikian dipastikan pada Periode DPR-RI 2009-2014 terdapat 9 (sembilan) fraksi.

Hal-hal lain mengenai Penegakan Disiplin dan Kode Etik, Pengambilan Keputusan MPR, Hak-hak Anggota lain dan sebagianya akan saya kemukakan di postingan berikutnya.

Saya juga tengah menyiapkan naskah UU tersebut (sekalipun belum bernomor) yang telah disahkan DPR-RI pada 3 Agustus 2009 lalu dalam Format File PDF dan Word. Nantinya dalam waktu dekat pembaca dapat mendownload UU MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut diblog personal ini. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Pemilu 2009 | Tag , , , , , , , , , , , , | 12 Komentar