Pembahasan RUU Prioritas DPR-RI Diharapkan Tidak Bertele-tele (Mengenal Prolegnas Bagian 1)


Gedung Nusantara DPR-RI (Koleksi Dwiki)

Gedung Nusantara DPR-RI (Koleksi Dwiki)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari Senin  ini (4-1-2010) memulai aktivitasnya setelah reses kurang lebih satu bulan lamanya. Dalam Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang  2009-2010, Ketua DPR-RI Marzuki Alie mengharapkan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di berbagai alat kelengkapan Dewan  dapat lebih efektif, tidak berlarut-larut, dan dapat diprediksi penyelesaiannya. “Dengan pembahasan simpel dan tidak bertele-tele, diharapkan target Program Legisliasi Nasional prioritas tahunan dan lima tahunan dapat terwujud,” kata Marzuki Alie.

Menurut Marzuki Alie, DPR-RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 pada Masa Persidangan I lalu. Selama kurun waku lima tahun ke depan tersebut telah ditetapkan target pembahasan 247 RUU, ditambah dengan 5 kategori RUU kumulatif terbuka. Dari Prolegnas itu, sebanyak 58 RUU ditambah 5 kategori RUU kumulatif terbuka ditetapkan sebagai RUU prioritas tahun 2010. ”RUU prioritas yang telah ditetapkan disusunmeliputi semua aspek, mulai perekonomian, politik, hukum, dan kesejahteraan rakyat,” tandas Marzuki.

RUU Prioritas di atas  antara lain tercermin dari dicantumkannya RUU tentang Perekonomian Nasional/Demokrasi Ekonomi, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Penyempurnaan RUU yang terkait dengan Pemilu dan Penyelenggara Pemilu, RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, RUU Perubahan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan sebagainya.

Hal lain yang juga perlu diketahui publik, terdapat beberapa perubahan ketentuan dan mekanisme pembahasan RUU yang diatur di dalam Tata Tertib yang baru. Di antaranya, mengenai adanya pembatasan waktu pembahasan RUU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali masa sidang. Pada periode DPR-RI 2004-2009, tidak ada pembatasan waktu pembahasan RUU. Hal mana mengakibatkan pembahasan berlarut-larut, pula tarik menarik para pemangku kepentingan (stake holder).

ooOOOoo

Seri tulisan Mengenal Prolegnas ini akan saya buat secara bersambung. Bagian 2 tulisan mendatang akan saya bahas Kedudukan dan Fungsi Legislasi DPR.

[Dwiki Setiyawan, melaporkan dari Gedung Nusantara II DPR Senayan].

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Politik Nasional dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s