Menggugat Kecenderungan Politik Kartel Indonesia


Menggugat Politik Kartel dari kiri Burhanuddin Muhtadi, Kuskridho Ambardi, Ganjar Pranowo, Syamsuddin Haris dan Dradjat Wibowo (dwiki file)

Menggugat Politik Kartel dari kiri Burhanuddin Muhtadi, Kuskridho Ambardi, Ganjar Pranowo, Syamsuddin Haris dan Dradjat Wibowo (dwiki file)

SEMENJAK reformasi bergulir pasca kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, partai-partai politik di Indonesia cenderung membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan adanya lima ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia, yakni: (1) Hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) Sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) Tiadanya oposisi; (4) Hasil-hasil pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) Kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ciri tersebut, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.

Demikian gugatan yang dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Kuskridho Ambardi, salah seorang narasumber, pada diskusi buku “Mengungkap Politik Kartel” di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Selasa siang (27/10). Diskusi buku terbitan Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) itu juga menghadirkan narasumber lainnya: Priy0 Budi Santoso (Wakil Ketua DPR-RI/Politisi Partai Golkar), Ganjar Pranowo (Wakil Ketua Komisi II DPR/Politisi PDI Perjuangan), Dradjat Wibowo (Politisi PAN), dan Syamsuddin Haris (Peneliti LIPI). Bertindak sebagai moderator, peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi.

Lebih lanjut Kuskridho mengungkapkan, partai politik di Indonesia cenderung berkolusi ketimbang berkompetisi. Mereka membentuk sebuah kelompok yang memiliki kecenderungan untuk melayani diri sendiri dibandingkan secara individual mencoba mewakili beragam kepentingan kolektif yang ada di masyarakat.

“Kompetisi antar partai politik yang hadir dalam arena politik menghilang begitu partai politik memasuki arena pemerintahan (pembentukan kabinet) dan arena legislatif. Komitmen ideologis dan programatik partai memudar saat mereka membentuk koalisi pemerintahan,” papar Kuskridho yang meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari The Ohio State University pada 2008 itu.

Untuk menguatkan argumen dimaksud, katanya, koalisi yang terbentuk pun tampil sebagai koalisi bongsor (oversized coalition) yang dibarengi dengan absennya partai politik yang menjalankan fungsi  oposisi.

“Penyebabnya, partai-partai tersebut secara kolektif memiliki kepentingan untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, yakni untuk membiayai kegiatan-kegiatan politiknya. Untuk keperluan memobilisasi dana politik itulah mereka secara bersama melakukan kolonisasi terhadap kabinet pemerintahan dan kepemimpinan DPR karena posisi-posisi itu menyediakan rente ekonomi,” tandas pengajar Fisipol UGM tersebut.

Sementara itu, Peneliti LIPI Syamsuddin Haris, menguatkan temuan-temuan  mencengangkan dari buku yang berasal dari disertasi doktor Kuskridho Ambardi tersebut. Menurut Syamsuddin, gejala  kartel terjadi di semua lini kehidupan politik. Hal yang demikian semakin diperparah oleh sikap masyarakat yang pragmatis. Karenanya mau tidak mau dan suka atau tidak suka, partai politik pun dituntut untuk menyediakan dana-dana politik dari kegiatan rente ekonomi.

Syamsuddin juga mengakui, pendanaan politik dari partai-partai yang ada menunjukkan gejala tidak sehat. Dan sumbernya pun berasal dari kalangan-kalangan terbatas. “Berpolitik memang memerlukan dana besar. Namun perlu juga dibarengi bahwa dana politik itu sumbernya bersih. Bukan  sumber abu-abu dan hitam.”

Dikatakannya pula, di Indonesia ini politik belum dimaknai sebagai pengabdian. Namun oleh beberapa kalangan dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan status lebih tinggi, sembari memupuk kapital yang lebih besar. “Saya akan kutip kata-kata Bung Hatta bahwa jangan sampai terjadi partai politik menjadi tujuan, sedangkan negara hanya menjadi alatnya” ujarnya mengingatkan. (DSK: Dwiki Setiyawan Kompasiana)

*****

Foto-foto Pendukung Peluncuran dan Diskusi Buku “Mengungkap Politik Kartel“, di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Selasa siang (27/10):

Mengungkap Politik Kartel

Mengungkap Politik Kartel (dwiki file)

Buku Mengungkap Politik Kartel (dwiki file)

Buku Mengungkap Politik Kartel (dwiki file)

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (dwiki file)

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (dwiki file)

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (dwiki file)

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSN Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSN Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSN Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi (dwiki file)

Di Stand Diskusi Buku Politik Kartel Diskon 30 % (dwiki file)

Di Stand Diskusi Buku Politik Kartel Diskon 30 % (dwiki file)

######


Iklan

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Politik Nasional dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Menggugat Kecenderungan Politik Kartel Indonesia

  1. Robby H Abror berkata:

    Buku yang bagus untuk pencerahan bangsa. Ada seminar politik kartel di UIN Sunan Kalijaga pada 14 Juli 2010.

  2. Chris Komari berkata:

    Jalan keluarnya sebenarnya sangat simple.

    1). RUU baru perlu dibuat agar CALEG terpilih dipisahkan dari ikatan Partai politik. Dasar sonctitutionalnya adalah karena anggota DPR adalah WAKIL RAKYAT dan bukanya wakil partai politk.

    Partai politik juga perlu diikat agar semua kader-kadernya yang sudah terpilih menjadi anggota Parliament (DPR), harus dilepas dari ikatan partai. Hubungan antara Caleg dan Partai politik sekdar untuk registry dalam mencalonkan diri di PEMILU.

    Jadi fungsi dan role anggota Parliament perlu di perbesar dan fungsi serta role Partai politik perlu diatur dan dibatasi hingga kepentingan rakyat TIDAK di MANUPULASI atau di MONOPOLY oleh partai politik.

    2). RUU baru ini juga harus mewajibkan (mandated) setiap anggota Parliament untuk memiliki kantor di perwakilan daerah atau DAPIL untuk melayani rakyat/constituents.

    Karena itu kami telah mengusulkan dan mengajukan agar RUU politik di godok lebih baik dengan mengelar perdebatan bukan hanya antara anggota DPR dan pemerintah, tepai juga harus melibatkan para professional, akademisi, partai politk, kader partai politik dan public.

    Apa ayng keluar dari RUU sekarang hanyalah akal-akalan untuk memperkuat dan melindungi POSISI partai politik yang saat ini sudah established dan mapan untuk terus menkonsolidasi kekuataan dalam mempertahankan dan mengapai kekuasaan di PEMILU mendatang dengan mengesampingpan KEPENTINGAN UMUM/RAKYAT.

    That is so wrong.

    Chris Komari
    Chairman
    Partai Masa Depan Indonesia Mandiri (PARMADIM)
    http://www.futureindonesia.com,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s