Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (3-Tamat)


Lanjutan Bagian 2 (klik sini).

Pada Bagian Penjelasan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dikatakan bahwa dalam rangka penguatan dan pengefektifan kelembagaan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terdapat penambahan, pengubahan penamaan (nomenklatur), dan penghapusan alat kelengkapan dalam rangka mendukung fungsi serta tugas dan wewenang kelembagaan tersebut. Silakan download format File Pdf UU yang telah disahkan DPR-RI pada 3 Agustus 2009 tersebut (klik sini).

Di MPR, alat kelengkapan Badan Kehormatan dihapus karena dipandang alat kelengkapan tersebut telah ada di lembaga DPR dan DPD yang anggotanya sebagai unsur MPR.

Di DPR dibentuk alat kelengkapan baru, yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara sehingga diharapkan keberadaan alat kelengkapan ini berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Selanjutnya, terdapat pula alat kelengkapan di DPR yang mengalami pengubahan nomenklatur yaitu Panitia Anggaran diubah menjadi Badan Anggaran, yang bermaksud untuk menegaskan alat kelengkapan tersebut bersifat permanen.

Di DPD pengubahan terjadi pada nomenklatur panitia ad hoc yang diubah menjadi panitia kerja, serta menghapus alat kelengkapan panitia kerja sama lembaga perwakilan.

Di DPRD terdapat penggantian nomenklatur panitia menjadi badan agar lebih jelas keberadaan kelembagaan politiknya, yaitu Panitia Musyawarah menjadi Badan Musyawarah dan Panitia Anggaran menjadi Badan Anggaran. Berkaitan dengan alat kelengkapan di MPR, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, perlu memperhatikan keterwakilan perempuan sebagai pimpinan alat kelengkapan.

Konteks penguatan DPRD dimaksudkan agar hubungannya dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Konteks penguatan ini secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut sehingga secara agregatif akan berkontribusi terhadap pembangunan nasional dan fundamental integrasi bangsa secara keseluruhan.

Hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan sistem pendukung yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Perlunya dukungan yang kuat, tidak terbatas pada dukungan sarana, prasarana, dan anggaran, tetapi juga pada dukungan keahlian. Dengan demikian, perlu penataan kelembagaan sekretariat jenderal di MPR, DPR, dan DPD, serta sekretariat di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal itu diwujudkan dalam pengadaan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan sekaligus pertanggungjawaban publik unit pendukung dalam menjalankan tugasnya.

***

Terkait penegakan disiplin dan kode etik, diuraikan mengenai pemberhentian sementara anggota DPR/DPRD yang menjadi status terdakwa karena alasan perkara tertentu dengan ancaman pidananya. Bagi anggota DPR yang terkena sanksi pemberhentian sementara, maka dirinya hanya menerima gaji pokok. Ketentuan mengenai pemberhentian sementara tersebut termaktub di Pasal 219.

Sedangkan ketika dinyatakan bersalah oleh pengadilan, anggota DPR itu dapat diberhentikan sebagai anggota DPR. Namun, ketika putusan pengadilan menyatakan anggota bersangkutan tidak terbukti melakukan tindakan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, maka yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dan semua haknya dipulihkan sampai berakhir masa jabatannya sebagai anggota DPR.

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu (Pasal 213), apabila: a). Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun; b). Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR; c). Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d). Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; e). Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; f). Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum; g). Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; h). Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i). Menjadi anggota partai politik lain.

Menyangkut kode etik, pada Pasal 195 ayat (1) dikatakan, “Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.”

Hal-hal lain menyangkut  pengambilan keputusan di MPR yang saya janjikan pada tulisan Bagian 2, karena sesuatu dan lain hal tidak perlu saya uraikan. Pembaca dapat langsung melihat masalah tersebut pada Pasal 62 dan 63 UU dimaksud.

TAMAT.

*****

Iklan

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Pemilu 2009 dan tag , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (3-Tamat)

  1. musakkar berkata:

    Menanggapi kewajiban para Anggota DPR dan DPRD, Sebenarnya ada sangat Urgen yang selama ini belum menyentuh masyarakat yakni Hasil Studi Banding DPR dan DPRD tidak pernah di Publikasikan terhadap masyarakat yang merupakan dalam bentuk Reses, Padahal Hasil Studi Banding adalah Milik Pablik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s