Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (Bagian 2)


Sambungan Bagian 1

Anjing Pelacak di Rapat Paripurna Luar Biasa  DPR 3 Agustus 2009 (dwiki dok)

Anjing Pelacak di Rapat Paripurna Luar Biasa DPR 3 Agustus 2009 (dwiki dok)

Postingan sebelumnya (klik sini) ditulis menjelang saat Rapat Paripurna Luar Biasa DPR-RI (3/8) di Gedung Nusantara II DPR-RI baru saja dimulai. Sumbernya sangat terpercaya. Dan terbukti fakta-fakta yang dikemukakan mengenai UU MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut tidak ada perubahan sama sekali.

Sekarang saya lanjutkan hal-hal baru lainnya dari UU tersebut. Pertama, mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW). Didalam UU ini mekanisme pergantian antar waktu telah diatur secara jelas agar tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Terutama mengenai lembaga apa yang berhak memeriksa dan memutuskan siapa-siapa yang berhalangan atau melanggar tugas kedewanan.

Selain itu dalam aturan mengenai pergantian antar waktu ditegaskan bahwa seseorang bisa dikeluarkan dari partai politik tertentu setelah melalui proses hukum di pengadilan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, prinsip dan asas supremasi hukum terpenuhi karena prosedurnya dilalui dengan cara due process of law.

Kedua, Fungsi DPD. UU ini telah mengokomodasi dan mendukung peningkatan peran dan fungsi DPD. Atas dasar itu UU ini mengamanatkan bahwa peran dan fungsi DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu sebagaimana diamanatkan konstitusi, yakni ikut membahas pada pembahasan tingkat pertama. Dengan demikian sebelum diambil persetujuan oleh DPR dan Pemerintah, ada peran DPD dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu.

Ketiga, Keberadaan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, DPRD adalah Lembaga Legislatif Daerah sekaligus penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu dalam UU ini dipertegas mengenai kesetaraan dan kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18.

Keempat, Terkait Fungsi Anggaran DPR. Untuk masalah ini disepakati bahwa Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya atau sehari sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur  kepada DPR. Adapun Presiden mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tentang APBN, disertai Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agutus. Penyampaian terkait fungsi anggaran ini juga menjadikan sebuah tonggak baru, karena masalah keuangan negara pembicaraannya dilakukan secara terpisah dari Pidato Kenegaraan Presiden pada setiap tanggal 16 Agustus yang benar-benar diarahkan untuk bermakna sebagai speech to the nation di depan rapat gabungan DPR dan DPD.

Suasana Rapat Paripurna Luar Biasa DPR-RI 3 Agustus 2009 (www.dpr.go.id)

Suasana Rapat Paripurna Luar Biasa DPR-RI 3 Agustus 2009 (www.dpr.go.id)

Kelima, Pembentukan 2 (dua) Badan Baru di DPR-RI. UU ini mengamanatkan dibentuknya dengan segera dua badan baru yaitu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Anggaran.

BAKN akan bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Badan ini merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Diharapkan pula badan baru ini  dapat juga menindaklanjuti hasil pembahasan tentang temuan hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, BAKN bisa memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan.

Sementara Badan Anggaran, merupakan badan baru sebagai pengganti atau nama lain dari Panitia Anggaran yang kita kenal saat ini pada Periode DPR 2004-2009.

Keenam, Syarat Pembentukan Fraksi di DPR-RI. Dalam UU ini syarat pembentukan fraksi didasarkan pada partai politik yang memenuhi parliamentary treshold (PT) 2,5 persen, dapat membentuk fraksi. Dengan demikian dipastikan pada Periode DPR 2009-2014 terdapat  9 (sembilan) fraksi atau 9 parpol yang lolos PT.

Hal-hal lain mengenai Penegakan Disiplin dan Kode Etik Parlemen, Pengambilan Keputusan MPR, Hak-hak Anggota lain dan sebagianya akan saya kemukakan di postingan berikutnya.

Saya juga tengah menyiapkan naskah UU tersebut (sekalipun belum bernomor) yang telah disahkan DPR-RI pada 3 Agustus 2009 lalu dalam Format File PDF dan Word. Nantinya dalam waktu dekat pembaca dapat mendownload UU MPR, DPR, DPD dan DPRD tersebut di blog personal ini.

Bersambung Bagian 3

*****

Dwiki Setiyawan, seorang pemerhati pinggiran masalah politik kontemporer Indonesia.


Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Pemilu 2009 dan tag , , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

12 Balasan ke Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (Bagian 2)

  1. MANSYUR berkata:

    Mas, mohon keikhlasan dan bantuan untuk mengirimkan naskah UU MPR DPR RI yang baru disahkan. makasih

  2. indra berkata:

    Tolong mas, agar bisa saya download.

    Mas, saya mau tanya.
    sebagai implementasi UU 22/2003 ttg susduk ada PP no 25 / 2004 ttg pedoman penyusunan tatib DPRD.
    Apakah akan ada PP baru yang mengatur tatib DPRD sebagai implementasi dari telah ditetapkannya UU MPR, DPR, DPD, DPRD ini?

  3. kadarin poda berkata:

    mohon bantuannya agar dapat dikirim file pdf ke email saya tentang uu tentang mpr,dpr,dpd dan dprd tahun 2009 yang sudah disahkan walaupun belum ada penomoran.

    makasih atas bantuannya.

  4. fredi berkata:

    mas,mohon bantuannya kalo mau tau UU MPR DPR DPD DPRD yang sudah diberi penomoran kemana ya..???

  5. OTTONG AMIR SYAM berkata:

    Mengingat UU MPR, DPR, DPD, DPRD belum dilembaran negarakan maka untuk mengatur alat kelengkapan dewan, dapatkah menggunakan UU tersebut sebagai rujukan atau masih menggunakan tatib lama. sekalian mohon dikirimkan UU MPR yang sudah disahkan melalui email saya. Trims Mas Dwi..!

  6. Erfani berkata:

    Ass. Berkaitan dengan pimpinan DPRD kab/kota, di pasal 354 s.d 356 terutama di ayat terakhir pasal 356 disebutkan bahwa tata cara pemilihan pimpinan dewan diatur lebih lanjut didalam tatib.

    Kepahaman kami dari pasal2 ini tidak menghilangkan mekanisme pemilihan pimpinan dewan walaupun tetap mengakomodir bahwa ketua dewan dan atau wakilnya berasal dari partai pemenang pemilu sesuai urutannya. shg walaupun pimpinan dwn berasal dari partai yang sdh ditentukan namun tdk menghlgkan hak memilih anggt dwn utk menentukn alternatif diantara nama2 anggt dewan dr partai yg berhak menduduki pimpinan dewan.hsl ini lebih relevan berkaitan bhw ketua /wkl ketua DPRD merupakan pimpinan seluruh anggota dewan yang bersifat koordinatif dan kolektif.

    Tetapi yang berkembang adalah pimpinan dprd ditetapkan oleh masing2 partai dgn cara hanya merekomendasikan 1 nama kpd DPRD.

    Bagaimana menurut anda?klo memang benar demikian prosedur konstitusi spt apa yang harus ditempuh apabila terjadi pelanggaran.

    Terima kasih.

  7. idrus maneke berkata:

    Mas tolong di kirim draf uu susuduk yang suda disahkan oleh dpr ri. Ke alamt imel paludi_watowato@yahoo.co.id. Sblmnya trmakash.

  8. OKA S berkata:

    pendapat saya, apapun perubahan UU baru ayau lama (amandemen) ideanya harus mengacu pada hukum-hukum yang telah tercantum pada Al-Qur’an dan Al-hadist, karena kebenaranya tidak diragukan lagi, apalagi mayoritas negara kita muslim terbesar di dunia. sepertinya ironis….. negara kita mayoritas memeluk agama islam….

  9. Syahban.siregar berkata:

    Mohon kepada Irjend Pol Sutarman,mantan Kapolda Kepri,di tanyakan tentang bermain ski oleh pengusaha hitam di Kepri,ada apa denganmu ?…Dan di duga bandar-bandar narkoba itu di bekingi oleh oknum,bila serinya tidak sesuai dengan hak patennya ,maka ini akan di sita dan di tangkap,namun bila serinya sama ini di biarin.Semoga TNI ikut melakukan sidak pada malam hari di tempat keramaian atau diskotik,karaoke…insya allah di bandar dan penggunanya.Penembakan oknum aparat berpangkat AKP di Cosmos Suka berenang Tanjungpinang segera di usut tuntas oleh Propam Mabes Polrfi,siapa yang bersalah,apakah warga atau oknum tersebut,korban sampai sekarang masih di rawat di RS AL Tanjungpinang.Karena di duga tempat karaoke tersebut dulunya yang punya bandar judi.Ada apa dengan mu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s