Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (Bagian 1)


Deretan Mobil Operasional Peliput Rapat Paripurna DPR-RI 3 Agustus 2009 (dwiki dok)

Deretan Mobil Operasional Peliput Rapat Paripurna DPR-RI 3 Agustus 2009 (dwiki dok)

Apabila tidak ada aral rintangan, hari ini (3/8) Rapat Paripurna DPR-RI akan mengesahkan Rancangan Undang-undang (UU) Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi undang-undang.

Pengesahan RUU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD menjadi UU tersebut memiliki makna penting bagi lansekap kelembagaan politik kita kedepan. Mengingat atas dasar UU baru ini, baik buruknya kinerja para wakil rakyat di lembaga-lembaga perwakilan itu salah satunya ditentukan.

UU ini setidaknya menjadi mercusuar politik yang akan memandu nahkoda dan anak buah bahtera lembaga perwakilan agar berhati-hati tidak menabrak karang hal-hal yang dilarang. Di samping, agar bahtera lembaga perwakilan tersebut senantiasa berlayar mematuhi rambu yang telah ditetapkan. Dengan demikian harapannya nahkoda dan awak bahtera lembaga perwakilan itu senantiasa komit mengarahkan kapalnya ke pelabuhan harapan. Tempat bahtera tersebut melabuhkan berjuta aspirasi dan impian rakyat, demi Indonesia yang dicita-citakan bersama!

Ada beberapa hal baru yang akan saya ketengahkan sehubungan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut. Pertama, Penghapusan Kata Susunan dan Kedudukan. Penggunaan kata susunan tidak relevan karena isi dari undang-undang ini tidak hanya memuat “susunan” MPR, DPR, DPD dan DPRD tetapi juga memuat soal hak, kewajiban dan sebagainya.

Sedangkan penggunaan kata “kedudukan” tidak lagi relevan oleh karena setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945; alasan pertama, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara maka penyebutan kedudukan tidak relevan lagi. Alasan kedua, kita tidak mengenal adanya lembaga negara yang kedudukannya didasarkan pada “tinggi atau rendah lembaga negara” melainkan dibedakan berdasarkan “fungsi dan wewenang masing-masing lembaga negara”.

Selain alasan-alasan itu Tap MPR Nomor 1/MPR/2003 yang mengatur tentang hubungan antara lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara sudah dicabut.

Kedua, Komposisi Pimpinan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Undang-undang ini mengapresiasi berbagai aspirasi dan pandangan mengenai cara pemilihan Pimpinan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang didasarkan pada urutan perolehan kursi terbanyak dalam pemilihan umum. Dengan cara tersebut, maka diharapkan akan menimbulkan kestabilan politik dan meminimalkan goncangan-goncangan politik yang tidak perlu di parlemen.

Untuk pemilihan Ketua MPR yang berasal dari anggota DPR, UU ini memberi ruang seluas-seluasnya kepada anggota DPR untuk menentukan pilihannya berdasarkan usulan partai-partai yang berhasil menempatkan wakil-wakilnya di DPR.

Adapun komposisi Pimpinan DPRD Provinsi menggunakan 3 kluster: Pertama, untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 85 s.d 100 orang, pimpinan terdiri dari satu orang ketua dan empat orang wakil ketua; Kedua, untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 45 s.d 84 orang, pimpinan terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua; dan Ketiga, untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 s.d 44 orang, pimpinan terdiri dari satu ketua dan dua orang wakil ketua.

Sementara itu, komposisi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan 2 kluster: Pertama, untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 31 s.d 50 orang, pimpinan terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua; dan Kedua, untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 s.d 30 orang, pimpinan terdiri dari satu orang ketua dan dua wakil ketua.

Isu-isu baru lainnya, seperti Cara Pemilihan Ketua MPR, DPR dan DPRD; Pembentukan Fraksi; Pergantian Antar Waktu (PAW); Posisi Sekretariat MPR, DPR, DPD dan DPRD; Otonomi Anggaran Lembaga Perwakilan; Pelaksanaan Hak Anggota (interpelasi, angket dan menyatakan pendapat); dan sebagainya akan saya posting pada tulisan selanjutnya.

Bersambung Bagian 2 (klik sini).

*****

Dwiki Setiyawan, anggota Komunitas Blogger Kompasiana dan Politikana.

Iklan

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Pemilu 2009 dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

15 Balasan ke Hal-hal Baru UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (Bagian 1)

  1. SAUT BOANGMANALU berkata:

    Terimakasih atas Tulisan dan informasinya. Kunjungi juga semua tentang Pakpak di GETA_PAKPAK.COM http://boeangsaoet.wordpress.com

  2. Darmansyah Ancha berkata:

    wewenang dari DPD mestinya diperluas agar DPD punya rasa tanggung jawab terhadap konstitusi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s