Dokumen Sejarah Anas Urbaningrum (2): HMI dan Golongan Menengah Ekonomi


Pengantar:

Bersama ini saya sampaikan dokumen kliping koran Opini Harian Yogya Post Selasa Pon 26 Agustus 1997, yang ditulis Anas Urbaningrum. Sudah sepuluh tahun lebih usia artikel opini ini, namun banyak substansi yang masih relevan dengan perkembangan HMI dewasa ini. Posting ini merupakan kelanjutan dari  Dokumen Sejarah Anas Urbaningrum (1): Menegakkan Khittah Perjuangan HMI

Untuk Format File PDF artikel ini, silakan klik tautan berikut:

HMI dan Golongan Menengah Ekonomi Anas Urbaningrum

Semoga berkenan.

*************************************



HMI dan Golongan Menengah Ekonomi

Oleh ANAS URBANINGRUM


PEMBANGUNAN nasional yang tegak di atas dua pilar, stabilitas politik dan pertumbuhan, telah berhasil melahirkan tata sosial baru yang menempatkan dimensi ekonomi berada di depan. Banyak pengamat ekonomi bersepakat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia terbilang berhasil, dengan berbagai catatan kritis. Selama PJP I, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan kecepatan yang cukup tinggi, yakni rata-rata 6,8 persen per tahun. Pendapatan rata-rata per jiwa penduduk Indonesia meningkat sepuluh kali, yaitu dari sekitar 70 US dolar pada tahun 1969 meningkat menjadi 700 US dolar pada akhir PJP I. Inflasi berhasil ditekan dua digit, dan lain-lain.

Sedikit indikator di atas memberikan gambaran betapa karya pembangunan ekonomi berlangsung cukup mengesankan. Kenyataan ini bersifat faktual dan tidak bisa ditampik oleh siapapun.

Tetapi keberhasilan untuk menumbuhkan perekonomian nasional dengan kecepatan yang tinggi tersebut disertai dengan beberapa problem, baik yang bersifat ekonomi maupun sosial. Ada realitas lain yang juga tidak bisa dipungkiri, yakni kue pembangunan ekonomi yang semakin membesar itu belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Gambaran akan terjadinya trickle down effect terhenti menjadi sekedar impian. Jauh dari rumusan dan idealitas teoritik. Muncullah kemudian apa yang dikenal sebagai ketimpangan ekonomi.

Ketimpangan ekonomi tersebut mewujud dalam tatanan ekonomi yang monopolis, oligopolis dan merebaknya praktek-praktek korupsi dan kolusi. Fasilitas yang lahir dari kedekatan pengusaha dengan penguasa (birokrasi) melahirkan praktek-praktek ekonomi yang tidak sehat dan merugikan rakyat kebanyakan. Dalam situasi demikian, sektor usaha juga berjalan sangat timpang. Ada yang tumbuh dengan sangat cepat dan meraksasa, yang kemudian melahirkan konglomerat. Ada juga yang perkembangannya sangat seret, seperti yang dialami kalangan pengusaha kecil.


Berjalan Timpang

Pada bahasan yang lebih luas, kondisi dinamika ekonomi yang berjalan timpang itu telah menyebabkan munculnya disparitas sosial. Lantas berkembang isu-isu seputar kesenjangan, pemerataan dan kemiskinan. Kemiskinan yang lahir lantaran tekanan struktur ekonomi yang terbangun oleh kapitalisme semu (ersatz capitalism atau pariah capitalism).

Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kesenjangan ini ditangani secara serius, seserius akibat yang bisa ditimbulkannya. Hasil penelitian LIPI beberapa tahun lalu yang memberikan peringatan bahwa kesenjangan ekonomi bisa menjadi faktor utama terjadinya disintegrasi bangsa. Kasus-kasus terakhir di Situbondo dan Tasikmalaya membuktikan kebenaran penelitian itu. Artinya, akumulasi sumberdaya ekonomi pada sebagian kecil pelaku ekonomi atau konglomerat dan kerentanan pada sebagian besar masyarakat, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Jalan terbaik untuk mengatasi ini semua adalah dengan menciptakan berbagai kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kemampuan atau penguatan (empowering) ekonomi rakyat. Bukan semata-mata dengan rumusan-rumusan kebijakan yang apik, tetapi juga yang implementatif. Tidak cukup dengan niat baik dan belas kasihan, tetapi juga dengan piranti-piranti teknis yang mampu menjamin terselenggaranya kebijakan itu pada level praktis.

Orientasi Kewirausahaan

Lantas bagaimana kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menangkap peluang dan tantangan ekonomi ini. Sebuah pertanyaan yang tidak cukup hanya dijawab dalam diskusi-diskusi, tetapi harus melalui kerja-kerja kongkrit di bidang kewirausahaan. Singkatnya, pengalaman langsung di lapangan yang dilandasi oleh pengusahaan konsepsi wirausaha yang kuat.

Kenapa HMI? Karena kader-kader HMI adalah salah satu bagian kaum muda yang akan mewarisi tongkat estafet perjalanan bangsa ke depan, termasuk pada bidang ekonomi. Apalagi, kader-kader HMI banyak dibekali dengan kualitas-kualitas manajerial organisatoris, di samping pendidikan formal yang digelutinya, sehingga berpeluang besar untuk berkembang menjadi pengusaha yang berkualitas.

Kualitas pendidikan yang baik dan mental kewirausahaan yang kokoh adalah paduan yang tepat untuk mencetak para pengusaha sejati di dalam melihat peluang pasar, sekaligus kecekatannya dalam memainkan strategi, serta keberaniannya untuk mengambil resiko adalah modal utama bagi seorang pengusaha. Ini akan lebih tajam apabila didasari oleh pendidikan yang baik, sehingga visinya lebih luas.

Tetapi bagaimanapun juga, minat kader-kader HMI atau kaum muda pada umumnya untuk terjun ke dunia usaha dipengaruhi oleh situasi ekonomi-politik. Selama praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kartel masih berlangsung, maka minat generasi muda untuk menggeluti sektor usaha akan rendah. Kenapa? Karena kelas pengusaha muda yang benar-benar lahir dan tumbuh dari bawah akan sulit berkembang. Yang dapat tumbuh dan berkembang hanya mereka yang mempunyai cantelan, atau patronase bisnis. Sebaliknya, kesempatan yang terbuka secara kualitatif, dengan tanpa diskriminasi fasilitas, akan melahirkan minat, semangat dan etos kerja yang kuat untuk menerjuni sektor ini.

Tapi apapun kondisinya, kader-kader HMI perlu untuk mengembangkan semangat kewirausahaan ini. Sudah saatnya bagi HMI secara sungguh-sungguh mengadakan pilot project untuk mencetak usahawan-usahawan muda, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama dengan pihak lain.

Kesempatan untuk itu cukup terbuka. Inpres Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) adalah politic will pemerintah. Sebelum itu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk memberikan kemudahan kepada usaha kecil dalam memperoleh akses permodalan, seperti Kredit Usaha Kecil, Kredit Kelayakan Usaha, dana pembinaan yang berasal dari sebagian laba BUMN dan lain-lain.

Pelatihan-pelatihan kewirausahaan penting untuk dilakukan guna memberikan wawasan dan ketrampilan bisnis. Tahapan berikutnya adalah program magang kepada para pengusaha yang telah berhasil. Dari program magang ini diharapkan mereka dapat menyerap dari berbagai pengalaman kongkrit di lapangan dunia usaha.

Kalau saja HMI setiap tahun mampu mencetak lima pengusaha muda berkualitas, maka perkembangan ekonomi nasional ke depan akan semakin dinamis, baik dari dimensi pertumbuhan maupun dimensi pemerataan. Lebih dari itu, persoalan kesulitan pekerjaan di kalangan generasi muda sedikit demi sedikit akan dapat teratasi, karena setiap unit usaha yang dikembangkan akan menyerap tenaga kerja.

Golongan Menengah Ekonomi

Selama ini trade mark HMI adalah intelektual dan politik. HMI dikenal sebagai organisasi yang banyak memproduksi kaum intelektual dan politisi, baik di partai politik maupun birokrasi. Kalau para alumni HMI tersebut dikatakan sebagai golongan menengah –sebagai ganti istilah kelas menengah yang masih diperdebatkan–, maka produksi HMI masih terbatas pada sektor intelektual, birokrasi dan politisi partai. Sementara yang menjadi pengusaha masih dapat dihitung dengan jari.

Lantaran itu, mendesak bagi HMI untuk semakin memperbanyak kader yang berorientasi pada sektor usaha untuk mempertebal lapisan golongan menengah ekonomi di Indonesia.

Bagi pembangunan ekonomi nasional, golongan menengah mempunyai arti yang sangat strategis. Bukan saja karena kemampuan profesional dan daya inovasinya, tetapi juga lantaran interaksinya dengan lapisan pengusaha kecil. Interaksi antara kedua lapisan ini relatif “dekat” karena dalam konteks pembangunan usaha, golongan menengah ekonomi ini baru saja hidup dalam dinamika usaha kecil, sehingga relatif gampang untuk berperan sebagai fasilitator bagi usaha kecil.

Golongan menengah ini juga hadir dalam konteks pembaruan sosial. Kelompok ini secara sekaligus akan mampu memainkan peran sebagai lokomotif pertumbuhan dan pemerataan.

Memperhatikan gambaran tersebut, maka HMI tidak bisa lagi menunda-nunda untuk memperhatikan masalah kewirausahaan ini. Setengah abad HMI adalah waktu yang cukup panjang untuk melahirkan para intelektual, birokrat dan politisi. Kini saatnya bagi HMI untuk memperhatikan sektor lain yang tak kalah strategisnya, yakni sektor usaha atau bisnis. Bukan berarti musti meninggalkan trade mark “lama”, tetapi justru bagaimana semakin menajamkan kehadiran HMI dengan produk kader yang semakin beragam peran dan fungsinya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

*****

ANAS URBANINGRUM, adalah Ketua PB HMI Periode 1995-1997, dan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Lihat kelanjutan artikel ini pada Dokumentasi Sejarah (3): Selamat untuk Anas Urbaningrum

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Jejak Langkah dan tag , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Dokumen Sejarah Anas Urbaningrum (2): HMI dan Golongan Menengah Ekonomi

  1. Ping balik: Dokumentasi Sejarah (3): Selamat untuk Anas Urbaningrum « Dwiki Setiyawan’s Blog

  2. Ping balik: Dokumen Sejarah Anas Urbaningrum (1): Menegakkan Khittah Perjuangan HMI « Dwiki Setiyawan's Blog

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s