Download PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara Berkampanye


Pembaca blog ini yang budiman. Pada posting kali ini akan kami sosialisasikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah ini patut diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden Tahun 2009. Dengan mengetahui dan memahami PP ini, diharapkan semua pihak dapat melakukan kontrol dalam rangka check and balance demi menegakkan pelaksanaan pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur serta adil (jurdil).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden memuat pelaksanaan kampanye termasuk ketentuan kampanye bagi Pejabat Negara.

Pejabat Negara yang dimaksud dalam kedua Undang-Undang terasebut, yaitu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Pada saat melakukan kampanye, Pejabat Negara harus memenuhi ketentuan penggunaan fasilitas negara yang melekat dan terkait dengan jabatannya. Di samping itu, cuti bagi Pejabat Negara untuk melaksanakan kampanye perlu memperhatikan keseimbangan hak politik untuk berkampanye serta kewajiban untuk tetap memelihara terselenggaranya misi dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan.

Untuk pelaksanaan kampanye secara transparan serta untuk memenuhi tuntutan publik, maka ketentuan mengenai tata cara bagi Pejabat Negara dalam melaksanakan kampanye dan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye pemilihan umum perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Istilah-istilah penting dalam PP ini diantaranya: cuti, fasilitas negara dan status non aktif. Yang dimaksud cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden-Wakil Presiden; Fasilitas negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan status non aktif adalah status seorang Pejabat Negara yang tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena yang bersangkutan diberi ijin mengikuti Kampanye Pemilu.

Perlu kami garis bawahi disini, Bab II Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat Negara yang berasal dari Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden; Sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa Pejabat Negara yang bukan berasal dari Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye Pemilu apabila berstatus sebagai: a). calon anggota DPD; b). calon Presiden atau calon Wakil Presiden; dan c). anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilu Presiden-Wakil Presiden.

Disamping itu, kami kemukakan pula mengenai Pembatasan bagi Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini diatur pada Bab V Pasal 21 PP Nomor 14 Tahun 2009 ini. Ayat (1) Pasal 21 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, Pejabat Negara dilarang: a). menggunakan fasilitas negara; b). memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan kampanye; c). menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau d). menggunakan fasilitas Badan Usaha Miliki Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a diatur pada ayat (2). Fasilitas negara itu berupa: a). sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b). gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaanya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c). sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.

Sedangkan ayat (3) menandaskan bahwa gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal-hal lain yang berkaitan dengan soal-soal teknis tata cara Pejabat Negara berkampanye dan sebagainya, silakan dibaca pada tautan yang telah kami sediakan berikut.

Klik File PDF PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara bagi Pejabat Negara Berkampanye ini….

pp-nomor-14-tahun-2009-tata-cara-pejabat-negara-berkampanye

*****

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Pos ini dipublikasikan di Pemilu 2009 dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

4 Balasan ke Download PP Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pejabat Negara Berkampanye

  1. sapril berkata:

    Ass. wr.wb.
    Salam Sukses….
    Pak..saya minta tolong , apaka sudah disahkan PP terkait UU No 27 Tahun 2009

    Thanks

  2. Yusuf Nahrawi berkata:

    Mas. Tolong infokan ke Setneg, kiranya produk perundang-undangan yang telah ditetapkan secepatnya bisa diakses di situs Setneg. Salam

  3. Baird berkata:

    Just after go through a number of the content on your blog these few days, i really like your style of writing a blog. I saved it to my personal favorites website collection and will be looking at again soon.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s