Sah dan Tidaknya Penandaan Surat Suara Pemilu Legislatif 2009


Sebagaimana saya kemukakan dalam postingan sebelumnya bertajuk “Download Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Pemilu Legislatif“, bahwa penandaan bisa dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.

Catatan penulis, kalau lebih mudah hanya menandai 1 (satu) kali saja, mengapa pula harus lebih dari 1 (satu) kali.

Ini salah satunya agar tidak banyak surat suara yang tidak sah pada pemungutan dan penghitungan suara. Lantaran pada simulasi-simulasi pemungutan suara yang diadakan KPU beberapa waktu lalu, masih banyak kebingungan diantara calon pemilih.

Berkaitan dengan itu,  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafidz Ansyary sebagaimana dikutip harian Seputar Indonesia (6-3-2009) mengungkapkan, penandaan di surat suara dapat dilakukan  lebih dari  1 (satu) kali. “Misalnya, tanda contreng 3 (tiga) di satu kolom gambar parpol, maka itu sah. Sama juga jika tanda 3 (tiga) kali di satu kolom nomor urut atau kolom nama caleg, itu juga sah,” tandasnya.

KPU juga telah menerbitkan pedoman teknis soal penandaan tersebut dalam sebuah peraturan.  Dibawah postingan ini  pembaca dapat download Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.

Adapun tanda yang Sah menurut KPU, adalah pemberian tanda Contreng/ Centang/Cawan seperti ini (V) atau Sebutan Lainnya Tidak Sempurna seperti ini (/) atau (\); tanda Silang seperti ini: ( X); tanda Garis Lurus seperti ini: (-), Contreng Tak Sempurna, dan Coblos.

Penggunaan tanda selain diatas akan dinyatakan tidak sah, misalnya tanda bulat (O). Termasuk jika ada dua tanda berbeda dalam surat suara, yang salah satunya bukan tanda yang dianggap sah, maka surat suara dinilai tidak sah. Contohnya, ada tanda contreng (V) di kolom nomor urut caleg dan tanda bulat (O) di kolom nama caleg. ).

Karena tanda bulat (O) bukan tanda sahnya suara, maka suara akan dianggap tidak sah. Jika dua tanda di nomor urut caleg dan nama caleg, misalnya, tanda contreng (V) semua, maka suara dinyatakan sah. Selain itu, memberikan tanda 2 (dua) kali dalam kolom dua nama caleg berbeda dalam satu parpol dianggap tidak sah. Apalagi pemberian 2 (dua) tanda pada kolom Nomor Urut atau Nama Caleg di parpol yang berbeda.

Hal-hal lain berkaitan dengan teknis soal penempatan tanda-tanda itu dianggap sah atau tidak di surat suara, silakan pembaca pelajari dari pedoman teknis yang telah kami sediakan dibawah untuk didownload atau diunduh.

Untuk memudahkan pembaca mencari Peraturan KPU ini melalui mesin pencarian terkemuka di dunia seperti di Google, Yahoo, MSN, Altavista, Ask dan sebagainya, kami juga memposting kembali di blog dengan judul “Download Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009.”  Dengan demikian hakikatnya esensi kedua postingan tersebut sama dan serupa.

Tujuannya tiada lain agar semua pihak yang terlibat dalam “pesta demokrasi” tahun 2009 memahami aturan main yang telah ditetapkan oleh KPU. Sehingga di lapangan nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

(sumber bahan postingan ini: Harian Seputar Indonesia Jumay 6 Maret 2009 berjudul ”KPU Terbitkan Aturan Caleg” dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU Nomor 3  Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Situs Resmi KPU ).

Silakan download Peraturan KPU berikut:

Peraturan_KPU  Nomor 13_Tahun_2009


About these ads

Tentang Dwiki

Simpel dalam menatap hidup dan menapaki kehidupan!
Tulisan ini dipublikasikan di Pemilu 2009 dan tag , , , , , . Tandai permalink.

12 Balasan ke Sah dan Tidaknya Penandaan Surat Suara Pemilu Legislatif 2009

  1. Ping balik: Download Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 « Dwiki Setiyawan’s Blog

  2. Ping balik: Download Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 « Dwiki Setiyawan’s Blog

  3. rul Kolaka berkata:

    Bang Dwiki. saya mau download Perpu No. 1 Tahun 2009 dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2009 tapi tidak bisa terbuka. bagaimana caranya??? tks.

  4. moh Toha berkata:

    Trima kasih Pak Dwiki, dengan adanya download peraturan KPU sangat banyak membantu kami dalam memahami pemilu tahun 2009. Tapi ngomong2 ada peraturan yang lebih baru lagi tidak .. ?? Trims

  5. agus berkata:

    Adapun tanda yang Sah menurut KPU, adalah pemberian tanda Contreng/ Centang/Cawan seperti ini (V) atau Sebutan Lainnya Tidak Sempurna seperti ini (/) atau (\); tanda Silang seperti ini: ( X); tanda Garis Lurus seperti ini: (-), Contreng Tak Sempurna, dan Coblos.
    ….dari tulisan pak dwiki tersebut kata COBLOS apa maksudnya dicoblos/dilubangi seperti pemilu terdahulu..??? trims

    • Dwiki Setiyawan berkata:

      Maksud “dicoblos” ya seperti halnya pemilu-pemilu yang lalu. Bukan pakai paku, namun pakai ballpoin. Hal tersebut andaikan ada pemilih yang bingung soal penandaan conterng (V), kemudian mencoblos saja.

      Hanya saja, itu tidak disarankan. Karena untuk keperluan sosialisasi tetap penandaan 1 kali saja di surat suara.

  6. khoirul abadi berkata:

    BELUM TUNTAS:
    UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008, PERPPU NO. 1 TAHUN 2009 PERATURAN KPU NO. 3 TAHUN 2009, PERATURAN KPU NO. 13 TAHUN 2009
    Oleh: Khoirul Abadi, S.Ag, M.Pd.I
    PPK Prigen, Kab. Pasuruan
    1. Peraturan KPU no. 3 Tahun 2009 Pasal 40 ayat ayat 1) point b, jo No. 13 Tahun 2009, menyatakan: “bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;”
    2. Tidak ada ditemukan satu definisipun tentang tanda centang (√) atau sebutan lainnya dalam UU maupun Per KPU tentang Pemilu, yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh KPPS dalam pengambilan keputusan, ketika dalam penghitungan Surat Suara ada ditemukan tanda berbentuk visual yang tidak seperti ini: (√), seperti tervisualisasikan pada Peraturan KPU no. 3 Tahun 2009 Pasal 40 ayat ayat 1) point b, jo No. 13 Tahun 2009, yaitu, :
    a. berbentuk SEPERTI huruf ke-3 (C), 12 (L), 21 (U), 22 (V) sistem alphabet,
    b. bentuk SEPERTI setengah lingkaran,
    c. bentuk SEPERTI lambang lebih kecil ( ) 00 (derajat), sampai kurang dari (< ) 900 (derajat), dan ujung atas garis kiri terdapat sedikit garis datar ke kiri yang panjangnya kira-kira ¼ dari garis kiri tersebut, dan garis kedua (kanan) lebih panjang sampai dengan kira-kira ½ Kali dari garis pertama (kiri).
    4. Atas dasar point 3 di atas, bagi para saksi peserta pemilu yang merasa minoritas pada suatu TPS, akan merasa keberatan dan akan mempengaruhi Independensi KPPS dalam mengambil keputusan, ketika dalam penghitungan surat suara ditemukan tanda-tanda seperti dimaksud pada point 2 bagian a, b, c, d, KPPS menyatakan SAH. Sehingga dapat saja KPPS yang tidak cukup memiliki keberanian akan memilih TIDAK SAH, sebagaimana LOGIKA HUKUM yang diajukan Para saksi minoritas dalam TPS tersebut, dari pada harus berhadapan hukum dengan pernyataan keberatan para saksi partai politik yang minoritas di TPS tersebut, dengan kemungkinan besar logika hukum yang dipresentasikan dalam bentuk pernyataan keberatan itu akan dapat diterima di depan sidang pengadilan/Mahkamah Konsitusi, atau setidak-tidaknya membuat nyali KPPS yang pengetahuan hukumnya terbatas, akan menyerah menghadapi keseriusan/maupun gertak sambal para saksi minoritas di TPS tersebut
    5. Apabila realitas sebagaimana dimaksud pada point 4 benar-benar terjadi, maka akan terjadi di banyak TPS di seluruh Indonesia, sehingga secara akumulatif Nasional akan terjadi SUARA TIDAK SAH dalam jumlah Fantastis.

    6. Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1a point a, disebutkan, bahwa: tanda garis datar (─) harus berada pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;Garis Datar sebagaimana dimaksud itu dapat terjadi garis datar pada kotak nomor urut calon yang pada kotak nama calon yang bernomor tersebut
    Kasus ini harus ditegaskan oleh KPU bahwa hal ini berarti terjadi dua tanda garis datar, di nomor calon dan nama calon yang bernomor urut tersebut secara bersambung

    7. Coblos itu basicnya adalah MELUKAI, sehingga surat suara sobek menjadi salah satu sebab tidak sahnya surat suara. Sedangkan Centang itu basicnya adalah MENEMPELI (jawa=nylonthěng, nolěti, nělěti. ě=dibaca e, seperti pada kata ‘SETAN’), sehingga CENTANG sangat berbeda perspektif dengan COBLOS. Dalam Peraturan KPU no 3 Tahun 2009, jo Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 belum ditemukan pasal tentang tidak sahnya surat suara yang disebabkan oleh sobeknya surat suara. INIPUN JUGA HARUS DIPERTEGAS OLEH KPU DALAM BENTUK EDARAN

    8. Peraturan KPU no 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (1), jo Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 menyatakan bahw:
    (1) Dalam melaksanakan penghitungan suara ….,atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\) , suaranya dianggap sah.
    Berdasarkan pernyataan tersebut, tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), adalah bentuk:
    a. Garis tegak miring ke kiri, dan
    b. Garis tegak miring ke kanan
    Jika pemilih dalam melakukan penandaan tidak sempurna miring ke kanan 250 (derajat), dan pemilih dalam posisi normal, sedangkan karena factor teknis dan keterbatasan tertentu sehingga surat suara yang sedemikian lebar itu diletakkan diatas meja bilik suara dalam keadaan miring ke kanan juga 250 (derajat), maka akan menghasilkan centang (√ ) atau sebutan lainnya, tidak sempurna yang tegak lurus (|). Tanda ini tidak ada dalam Peraturan KPU yang manapun.

    9. APA LANGKAH YANG HARUS SEGERA DIAMBIL OLEH KPU????????????????

  7. khoirul abadi berkata:

    BELUM TUNTAS:
    UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008, PERPPU NO. 1 TAHUN 2009 PERATURAN KPU NO. 3 TAHUN 2009, PERATURAN KPU NO. 13 TAHUN 2009
    Oleh: Khoirul Abadi, S.Ag, M.Pd.I
    PPK Prigen, Kab. Pasuruan
    1. Peraturan KPU no. 3 Tahun 2009 Pasal 40 ayat ayat 1) point b, jo No. 13 Tahun 2009, menyatakan: “bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;”
    2. Tidak ada ditemukan satu definisipun tentang tanda centang (√) atau sebutan lainnya dalam UU maupun Per KPU tentang Pemilu, yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh KPPS dalam pengambilan keputusan, ketika dalam penghitungan Surat Suara ada ditemukan tanda berbentuk visual yang tidak seperti ini: (√), seperti tervisualisasikan pada Peraturan KPU no. 3 Tahun 2009 Pasal 40 ayat ayat 1) point b, jo No. 13 Tahun 2009, yaitu, :
    a. berbentuk SEPERTI huruf ke-3 (C), 12 (L), 21 (U), 22 (V) sistem alphabet,
    b. bentuk SEPERTI setengah lingkaran,
    c. bentuk SEPERTI lambang lebih kecil ( ) 00 (derajat), sampai kurang dari (< ) 900 (derajat), dan ujung atas garis kiri terdapat sedikit garis datar ke kiri yang panjangnya kira-kira ¼ dari garis kiri tersebut, dan garis kedua (kanan) lebih panjang sampai dengan kira-kira ½ Kali dari garis pertama (kiri).

    4. Atas dasar point 3 di atas, bagi para saksi peserta pemilu yang merasa minoritas pada suatu TPS, akan merasa keberatan dan akan mempengaruhi Independensi KPPS dalam mengambil keputusan, ketika dalam penghitungan surat suara ditemukan tanda-tanda seperti dimaksud pada point 2 bagian a, b, c, d, KPPS menyatakan SAH. Sehingga dapat saja KPPS yang tidak cukup memiliki keberanian akan memilih TIDAK SAH, sebagaimana LOGIKA HUKUM yang diajukan Para saksi minoritas dalam TPS tersebut, dari pada harus berhadapan hukum dengan pernyataan keberatan para saksi partai politik yang minoritas di TPS tersebut, dengan kemungkinan besar logika hukum yang dipresentasikan dalam bentuk pernyataan keberatan itu akan dapat diterima di depan sidang pengadilan/Mahkamah Konsitusi, atau setidak-tidaknya membuat nyali KPPS yang pengetahuan hukumnya terbatas, akan menyerah menghadapi keseriusan/maupun gertak sambal para saksi minoritas di TPS tersebut
    5. Apabila realitas sebagaimana dimaksud pada point 4 benar-benar terjadi, maka akan terjadi di banyak TPS di seluruh Indonesia, sehingga secara akumulatif Nasional akan terjadi SUARA TIDAK SAH dalam jumlah Fantastis.

    6. Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1a point a, disebutkan, bahwa: tanda garis datar (─) harus berada pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;Garis Datar sebagaimana dimaksud itu dapat terjadi garis datar pada kotak nomor urut calon yang pada kotak nama calon yang bernomor tersebut
    Kasus ini harus ditegaskan oleh KPU bahwa hal ini berarti terjadi dua tanda garis datar, di nomor calon dan nama calon yang bernomor urut tersebut secara bersambung

    7. Coblos itu basicnya adalah MELUKAI, sehingga surat suara sobek menjadi salah satu sebab tidak sahnya surat suara. Sedangkan Centang itu basicnya adalah MENEMPELI (jawa=nylonthěng, nolěti, nělěti. ě=dibaca e, seperti pada kata ‘SETAN’), sehingga CENTANG sangat berbeda perspektif dengan COBLOS. Dalam Peraturan KPU no 3 Tahun 2009, jo Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 belum ditemukan pasal tentang tidak sahnya surat suara yang disebabkan oleh sobeknya surat suara. INIPUN JUGA HARUS DIPERTEGAS OLEH KPU DALAM BENTUK EDARAN

    8. Peraturan KPU no 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (1), jo Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 menyatakan bahw:
    (1) Dalam melaksanakan penghitungan suara ….,atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\) , suaranya dianggap sah.
    Berdasarkan pernyataan tersebut, tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), adalah bentuk:
    a. Garis tegak miring ke kiri, dan
    b. Garis tegak miring ke kanan
    Jika pemilih dalam melakukan penandaan tidak sempurna miring ke kanan 250 (derajat), dan pemilih dalam posisi normal, sedangkan karena factor teknis dan keterbatasan tertentu sehingga surat suara yang sedemikian lebar itu diletakkan diatas meja bilik suara dalam keadaan miring ke kanan juga 250 (derajat), maka akan menghasilkan centang (√ ) atau sebutan lainnya, tidak sempurna yang tegak lurus (|). Tanda ini tidak ada dalam Peraturan KPU yang manapun.

    9. APA LANGKAH YANG HARUS SEGERA DIAMBIL OLEH KPU????????????????

  8. khoirul abadi berkata:

    PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS BAGI KPPS – PILEG 2009
    OLEH : KHOIRUL ABADI, PPK PRIGEN

    1. Peraturan KPU no. 3 Tahun 2009 Pasal 40 ayat ayat 1) point b, jo No. 13 Tahun 2009, menyatakan: “bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;”

    Tidak ada ditemukan satu definisipun tentang tanda centang (√) atau sebutan lainnya dalam UU maupun Peraturan KPU tentang Pemilu. Ketika dalam penghitungan Surat Suara ada ditemukan TANDA BERBENTUK VISUAL YANG LAIN DARI YANG SEPERTI INI/BEGINI: (√), seperti tervisualisasikan pada Peraturan KPU no. 3 Tahun 2009 Pasal 40 ayat ayat 1) point b, jo No. 13 Tahun 2009, maka TANDA BERBENTUK VISUAL YANG LAIN itu kita sebut TANDA CENTANG TIDAK SEMPURNA KE DUA, yaitu, :
    a. berbentuk SEPERTI huruf ke-3 (C), 12 (L), 21 (U), 22 (V) sistem alphabet,
    b. bentuk SEPERTI setengah lingkaran,
    c. bentuk SEPERTI lambang lebih kecil ( ) 0’0 (derajat), sampai kurang dari (< ) 90’0 (derajat), dan ujung atas garis kiri terdapat sedikit garis datar ke kiri yang panjangnya kira-kira ¼ dari garis kiri tersebut, dan garis kedua (kanan) lebih panjang sampai dengan kira-kira ½ Kali dari garis pertama (kiri).
    Bagi KPPS sebaiknya berpendoman pada TEKS dan melihat VISUAL tanda Centang ( √ ) atau sebutan lainnya pada UU NO 10 Tahun 2008, Perppu No 1 Tahun 2009 maupun Peraturan KPU No. 3 Tahun 2008, dan No. 13 Tahun 2009 tentang Pemilu, bahwa tanda centang itu berbentuk seperti ini/begini: √.
    Adapun TANDA BERBENTUK VISUAL YANG LAIN, yang kita sebut TANDA CENTANG TIDAK SEMPURNA KE DUA, seperti yang dimaksud di atas, jika kita temukan pada surat suara ketika KPPS melakukan penghitungan suara, maka akan lebih aman di hadapan hukum, KPPS memutuskan TIDAK SAH
    2. Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1a point a, disebutkan, bahwa: tanda garis datar (─) harus berada pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;
    Jika ditemukan Garis Datar sebagaimana gambar di samping, KPPS harus memahami bahwa hal ini berarti terjadi dua tanda garis datar, di nomor calon dan nama calon yang bernomor urut tersebut secara bersambung, tetapi hal ini adalah interpretatif/penafsiran.
    Berhubung tanda seperti gambar tersebut tidak sesuai dengan teks Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1a point a, yang menyatakan, bahwa: tanda garis datar (─) harus berada pada kolom nama partai politik atau kolom nomor urut calon atau kolom nama calon;, maka TIDAK SAH
    3. Coblos itu basicnya adalah MELUKAI, sehingga surat suara sobek menjadi salah satu sebab tidak sahnya surat suara. Sedangkan Centang itu basicnya adalah MENEMPELI, MENOREH (jawa=nylonthěng, nolěti, nělěti. ě=dibaca e, seperti pada kata ‘SETAN’), sehingga CENTANG sangat berbeda perspektif dengan COBLOS. Dalam Peraturan KPU no 3 Tahun 2009, jo Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 tidak ditemukan pasal tentang tidak sahnya surat suara yang disebabkan oleh sobeknya surat suara. Kecuali pada pasal 28 ayat (4) yang menyatakan: “(4) Pemilih setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memeriksa dan atau meneliti kembali masing-masing surat suara bahwa surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak”. “Baik dan tidak rusak ”tidak mengarah pada / atau tidak berarti sobeknya surat suara. Karena itu jika KPPS menemukan surat suara sobek pada saat penghitungan suara, KPPS harus mengabaikan dan menyatakan, TETAP dianggap sah.
    4. Peraturan KPU no 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat (1), jo Peraturan KPU no 13 Tahun 2009 menyatakan bahwa:
    (1) Dalam melaksanakan penghitungan suara ….,atau karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\) , suaranya dianggap sah.
    Berdasarkan pernyataan tersebut, tanda centang (√ ) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk (/) atau (\), adalah bentuk: Garis tegak miring ke kiri, dan Garis tegak miring ke kanan
    Jika pemilih dalam melakukan penandaan tidak sempurna miring ke kanan 25’0 (derajat), dan pemilih dalam posisi normal, sedangkan karena faktor teknis dan keterbatasan tertentu sehingga surat suara yang sedemikian lebar itu diletakkan diatas meja bilik suara dalam keadaan miring ke kanan juga 25’0 (derajat), maka akan menghasilkan centang (√ ) atau sebutan lainnya, tidak sempurna yang tegak lurus (|).
    Karena Tanda ini tidak ada dalam Peraturan KPU yang manapun. Maka jika KPPS menemukan tanda yang tegak lurus (|) pada saat penghitungan suara, maka KPPS menyatakan TIDAK SAH,

    APA KOMENTARNYA BUNG

    ppk pRIGEN TELAH MELAKUKAN SOSIALISASI DAN SIMULASI KEPADA KONSTIYUEN MASYARAKAT DESA SE KECAMATAN PRIGEN KAB. PASURUAN jAWA TIMUR. HASILNYA??????????????????

    MENCENGANGKAN

    1. BANYAK SURAT SUARA TIDAK SAH DENGAN MENGGUNAKAN DEFINISI CENTANG SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS
    2. DEFINISI CENTANG DIABAIKAN. MAKA YANG TERJADI ADALAH PERSELISIHAN PENDAPAT ANTARA kpps DENGAN SAKSI, DAN ANTAR SAKSI DENGAN SAKSI, SERTA INTERNAL KPPS.

    3. WAHHHHHHHHH. INI BAHAYA

    PERLU PENEGASAN KPU BERBENTUK EDARAN

    APA KOMENTARNYA BUUUUUUUUUUUUUUNG

    KPU KABUPATEN PASURUAN TIDAK MEMBERI KOMENTAR YANG TEKNIS APALAGI TERTULIS. YANG ADA ADALAH JAWABAN POLITIS YANG SEMAKIN MENIMBULKAN POLEMIK DI ANTARA PESERTA PEMILU, PARA SAKSI, DAN PANITIA DI TINGKAT PALING BAWAH.

    APA NGGAK ADA YANG MIKIR HAL-HAL YANG MUNGKIN TERJADI SEPERTI INI???????

    APAKAH INI BUKAN MASALAH NASIONAL YANG PERLU SEGERA DISIKAPI SECARA TEKNIS??????????

    SAYA PIKIR MASALAH KITA BUKAN HANYA DPT SAJA, TOH SUDAH ADA SOLUSI MENGENAI DPT????????????

    TERIMA KASIH BUNG

  9. agus berkata:

    tanda contreng diliat pada sudutnya,jika seandainya sudut contreng kelewat ,sehingga sudut contreng terletak antara kolom nama caleg diatas dan dibawahnya.itu bagaimana? apakah suara masuk partai karena masih didalam kolom partai atau caleg yang diatas atau yang dibawahnya.?
    saya juga menanyakan apakah pemilih dari TPS lain harus lapor ke ketua KPPS tempat dia akan memberi suaranya nanti sebelum hari H ? daftar formulir tamabahan(A5) berati yang ngisi ketua KPPS atau PPS/PPK? saya masih binggung dengan formulir A5 tersebut. bearti pemilih tamu gak bisa datang kesetiap TPS lain seperti pelgub. benar atau salah … tolong dijelaskan trims

    • Dwiki Setiyawan berkata:

      Soal pertanyaan Mas Agus yang menimbulkan “debatable”, seyogyanya surat suara tersebut disisihkan lebih dahulu untuk dinyatakan sah atau tidaknya di akhir penghitungan surat suara. Menghadapi kasus semacam itu, KPPS nantinya dapat menanyakan kepada PPS Kelurahan atau PPK Kecamatan. Karenanya, Ketua KPPS harus memiliki hubungan langsung (on line) dengan PPS atau PPK. Yang penting, Ketua KPPS bertindak wajar dan sesuai aturan yang ada. Namun bisa pula, guna menghindari kontroversi berkepanjangan denga para saksi penandaan semacam itu dinyatakan tidak sah.

      Sedangkan soal Surat Pemberitahuan (Model A5) mengenai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan, akan saya jawab dalam postingan di blog ini.

  10. khoirul abadi berkata:

    pak dwiki. tolong gimana komentarnya, soal point2 yang aku ajukan itu. khoirul ppk prigen

    khoirul_abadi@hotmail.com

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s