Remeh-temeh Seputar Pengadilan Tipikor Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (AU), untuk kesekian kalinya menjalani persidangan lanjutan dalam perkara dugaan kasus penerimaan gratifikasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat. Persidangan yang saya ikuti hari Senin (1/9/2014) merupakan persidangan ke-21, menghadirkan beberapa saksi perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait proyek Hambalang.

Adapun sidang yang saya ikuti di atas, menghadirkan saksi-saksi a de charge (meringankan) untuk Anas Urbaningrum. Sidang berikutnya berlangsung pada Rabu (3/9/2014) pukul 16.00 WIB akan menghadirkan saksi ahli Prof Dr Yusril Ihza Mahendra yang diajukan pihak Anas.

Ketua Majelis Hakim, Haswandi menargetkan persidangan Anas Urbaningrum akan selesai pada 22 atau 25 September 2014.

Dalam tulisan ini, saya tak akan menyinggung kronologi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sebagai pembaca, sila Anda mengikuti jalannya Persidangan Tipikor Anas Urbaningrum melalui pemberitaan baik cetak, online dan televisi yang cukup gencar diwartakan. Di sini, saya hanya akan mengungkap hal-hal kecil, remeh-temeh seputar Pengadilan Tipikor Anas Urbaningrum yang kadang luput dari perhatian media arus utama (mainstream).

Persidangan Anas Urbaningrum berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gedung Uppindo Lantai 2 di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19 Kuningan Jakarta Selatan. Dari pengamatan dan bincang-bincang dengan para pengunjung, petugas kebersihan, satpam dan petugas kepolisian selama tiga kali mengikuti persidangan, saya merekam beberapa hal menarik dan ringan, kemudian coba memperdengarkan kembali ke sidang pembaca sebagai berikut: Baca lebih lanjut

Sampingan | Posted on by | Tag , , , , | 1 Komentar

Merawat Akal Sehat Lewat Buku Indonesia Gawat Darurat

Dalam kacamata politisi Partai Golkar yang juga anggota DPR-RI Periode 2009-2014, Bambang Soesatyo, Indonesia saat ini dikepung oleh sembilan masalah darurat: perbankan, bahan bakar minyak (BBM), pangan, ekonomi, kepemimpinan, pemerintahan, narkoba, korupsi dan keamanan.

Muara semua kegawatan ini, menurut anggota Komisi III DPR-RI tersebut, terutama disebabkan oleh masalah kepemimpinan yang lemah, peragu dan tidak fokus. Berangkat dari niat menjaga dan merawat akal sehat dari lingkaran setan kegawatan yang sedang dihadapi negeri itulah, ia mengekspresikannya lewat buku bertajuk Indonesia Gawat Darurat Sepuluh Tahun di Bawah Kekuasaan Rezim SBY.

Pada diskusi dan peluncuran bukunya setebal 1000 halaman di Airman Lounge Hotel Sultan Jakarta Minggu (31/8/2014), berbagai kegalauan atas carut marut Indonesia selama 5 tahun menjadi anggota DPR, ia ekspresikan ke dalam catatan opini yang tersebar di berbagai media cetak tanah air.

Dokumentasi berbentuk buku “pertanggungjawaban moral sebagai anggota DPR kepada publik ini”, kata Bambang lebih lanjut, dilandasi niat baik yaitu demi memperbaiki kondisi bangsa. “Buku ini sebagai catatan dari pemerintahan SBY dan kado untuk pemerintahan baru,” ujar Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar itu dalam sambutan peluncuran buku. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Politik Nasional | Tag , , , , , , , , , | 1 Komentar

Selintas Mengenang Taufik H Mihardja

“Sebuah bahtera yang berlabuh bertahun-tahun lamanya mungkin akan kembali berlayar, tetapi cinta dan kematian adalah perjalanan tanpa kembali.” [Hikmah Berserakan]

Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un (انا لله وانا اليه راجعون). Bak disambar petir, hari ini Rabu (27/8/2014) saya dapat kabar salah seorang sahabat baik, Taufik H Mihardja, berpulang menghadap Sang Khalik dalam usia 52 tahun. Semoga arwah almarhum mendapat tempat layak di sisi-Nya. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali.

Samar-samar terkenang pertemuan dan perkenalan kali pertama saya dengan mas Taufik lebih dari 15 tahun silam. Tempatnya di kantor Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Jalan Diponegoro No. 16-A Menteng Jakarta Pusat. Kala itu, pada kurun 1995-1997, saya mendapat amanah jadi Ketua Bidang Diklat Bakornas Lembaga Pers di era Taufiq Hidayat menjabat Ketua Umum PB HMI.

Sebagai wartawan Kompas peliput kegiatan organisasi kepemudaan masyarakat (OKP) tingkat nasional, Taufik Mihardja rajin berburu berita dari tokoh-tokoh pemuda atau mahasiswa. Mewawancarai sebagai narasumber atau sekedar ngobrol sebagai latar berita yang akan ditulisnya. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Jejak Langkah, Uncategorized | Tag , , | Tinggalkan komentar

Inilah Hasil Lengkap Rekapitulasi Pilpres 2014 Provinsi DKI Jakarta

peta-provinsi-daerah-khusus-ibukota-dki-jakartaKomisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di 5 kota administrasi, masing-masing Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan 1 kabupaten administrasi yakni Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) Tahun 2014.

Berdasarkan data-data yang terangkum dalam hasil rekapitulasi Pilpres 2014 oleh masing-masing KPUD pada Rabu hingga Kamis dinihari (16-17/7), Pasangan Nomor 1 Prabowo Subianto-Hata Rajasa merebut hati pemilih di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Sementara pesaingnya Pasangan Nomor Urut 2 Jokowi-Jusuf Kalla memenangkan hati pemilih di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Di Provinsi DKI Jakarta, pasangan Prabowo-Hatta memetik  2.528.770 suara atau 47 persen suara, sedangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memanen 2.861.417 suara atau 53 persen suara. Jumlah suara sah sebesar 5.390.187. Berikut Hasil Lengkap Rekapitulasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Pilpres) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta: Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Politik Nasional | Tag , , | Tinggalkan komentar

Trik Mengetahui Siapa Memilih Siapa di TPS

tips-mengetahui-siapa-memilih-siapa-di-pilpres-pengucapan-sumpah-kpps-tpsPada hajatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 lalu, ditengarai beberapa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah tidak netral. Berpihak pada pasangan capres cawapres tertentu. Sehingga direkomendasikan agar diselenggarakan pencoblosan ulang.

Netralitas KPPS guna mewujudkan sebuah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil (Luber Jurdil) sebuah keniscayaan di era reformasi yang serba terbuka ini. Lantaran banyak pihak yang ikut mengawasi. Mulai dari masyarakat, pengawas pemilu hingga media massa. Tidak dipungkiri bahwa seorang anggota KPPS memiliki kecenderungan pilihan pada calon tertentu, namun demikian sebagaimana sumpah KPPS yang diucapkan sebelum melaksanakan tugas, ia musti mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini satu soal.

Soal lainnya menyangkut KPPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilihan umum (entah legislatif maupun capres cawapres) di tingkat akar rumput yang berhadapan langsung dengan para pemilih menyangkut beberapa titik krusial. Pertama, tidak dilakukannya prosedur standar yang sudah dijelaskan secara rinci dalam buku panduan KPPS. Sebagai contoh, seharusnya ketika TPS dimulai tepat pukul 07.00 WIB, dan setelah saksi-saksi hadir terlebih dahulu dilaksanakan pengucapan sumpah anggota KPPS oleh Ketua KPPS. Selanjutnya menunjukkan pada saksi dan pemilih yang telah hadir bahwa kotak suara masih tersegel, penghitungan jumlah surat suara hingga menunjukkan  bahwa kotak suara dalam keadaan kosong lalu dikunci dan disegel kembali sebelum dilaksanakan pemungutan suara.

Hal lainnya menyangkut prosedur pemungutan suara adalah Ketua KPPS menjelaskan kepada para pemilih tentang tujuan dan  tata cara pencoblosan. Bukan hanya diterangkan di awal kegiatan, namun juga disela-sela ketika pencoblosan berlangsung hingga TPS akan ditutup. Kadangkala prosedur baku seperti di atas ada yang terlewatkan. Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Politik Nasional | Tag , , , | Tinggalkan komentar